SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (S M K 3)

Dalam dunia persaingan terbuka pada era globalisasi ini , masyarakat dan internasional menerapkan standart acuan terhadap berbagai hal terhadap industri seperti kualitas, manajemen kualitas, manajemen lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila saat ini industri pengekspor telah dituntut untuk menerapkan Manajemen Kualitas ( ISO-9000, QS-9000) serta Manajemen Lingkungan (ISO-14000) maka bukan tidak mungkin tuntutan terhadap penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja juga menjadi tuntutan pasar internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan sebuah peraturan perundangan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomuor : PER.05/MEN/1996.

Definisi SMK3

Secara normatif sebagaimana terdapat pada PER.05/MEN/1996 pasal 1, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjaeab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan sistem Manajemen K3 adalah :

terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Sasaran penerapan SMK3 :

1.Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
2.Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja
3.Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi
4.Proteksi terhadap industri dalam negeri
5.Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional
6.Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional
7.Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem
8.Pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L
LATAR BELAKANG
K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak :

Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
Belum ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue nasional baik secara politis maupun sosial
Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral
Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan sebagai mitra usaha
Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil

Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi :

Pada th.1995 tercacat angka kecelakaan kerja tercatat sebanyak 65.949 kasus dengan rincian sbb:
– meninggal dunia : 902 orang
– luka berat (cacat tetap) : 13.282 orang
– sementara tidak mampu bekerja (STMB) : 51.765 orang
– jumlah kompensasi kecelakaan kerja : Rp 39,02 milyar
Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen, seperti pengujian dan sertifikasi peralatan lift, pesawat uap, pesawat angkat dan lain-lain

Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3 :
Dari jumlah perusahaan 160.041 (1995) menurut data UU No.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang ( wajib mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKK No.1/1970)
Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000
Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi, menunjukan komitment pimpinan perusahaan terhadap K3 masih rendah
Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan untuk melaksanakan pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang
Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja belum jalan sesuai peraturan perundangan

Kualitas tenaga kerja berkorelasi dgn kesadaran atas K3 :
SUPAS 1995 :
– Total angkatan kerja 84,23 juta
Pendidikan :
– s/d SD : 55,45 juta orang
– SMTP : 10,01 juta orang
– SMTA : 14,47 juta orang
– D I,II,III : 10, 29 juta orang
– S I : 1,78 Juta orang
Jumlah pengangguran terbuka 6,2 juta orang
Sebagian besar tenaga kerja tidak memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan K3

Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional dan desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan

Adanya perubahan dalam paradigma pengawasan K3

Alasan Penerapan SMK3

Karena SMK3 bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional saja tetapi juga tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Selain itu penerapan SMK3 juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita antara lain :
Manfaat Langsung :

1.Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja.
2.Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja.
3.Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.

Manfaat tidak langsung :

1.Meningkatkan image market terhadap perusahaan.
2.Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan.
3.Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik, sehingga membuat umur alat semakin lama.

Kekurangan yang ada pada SMK3 dibandingkan dengan Manajemen K3 Lainnya

Kekurangan yang paling dasar adalah peraturan pendukung mengenai K3 yang masih terbatas dibandingkan dengan organisasi internasional. Tapi hal ini masih dapat dimaklumi karena masalah yang sama juga dirasakan oleh negara-negara di Asia dibandingkan negara Eropa atau Amerika, karena memang masih dalam tahap awal.
Selain itu sertifikasi SMK3 yang hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja (Pemerintah) dirasakan kurang membantu promosi terhadap SMK3 dibandingkan dengan sertifikasi ISO series, OHSAS, KOHSA (korea), yang juga menggunakan badan sertifikasi swasta.
Dan yang utama tentunya adalah peran aktif dari pengusaha Indonesia yang masih belum mengutamakan K3 di Industrinya karena masalah klasik yaitu cost (biaya).

Klausa dan elemen pada SMK3
Sebagai mana terdapat pada lampiran I PERMENAKER NO:PER.05/MEN/1996 sebagai berikut :

1.Komitmen dan Kebijakan

1.1.Kepemimpinan dan Komitmen
1.1.1.organisasi K3
1.1.2.menyediakan anggaran, SDM dan sarana
1.1.3.penetapan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban
1.1.4.perencanaan K3
1.1.5.melakukan penilaian

1.2.Tinjauan Awal K3
1.2.1.identifikasi kondisi dan sumber bahaya
1.2.2.pengetahuan dan peraturan perundangan K3
1.2.3.membandingkan penerapan
1.2.4.meninjau sebab akibat
1.2.5.efisiensi dan efektifitas sistem

1.3. Kebijakan K3
1.3.1Tertulis & bertanggal
1.3.2Ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus
1.3.3Memuat pernyataan komitmen dan tujuan K3 perusahaan
1.3.4Disosialisasikan/disebarluaskan
1.3.5Bersifat dinamik dan ditinjau ulang agar tetap updated

2.Perencanaan

2.1.Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko
2.2.Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
2.3.Tujuan dan Sasaran
2.3.1.Dapat diukur
2.3.2.Indikator pengukuran
2.3.3.Sasaran pencapaian
2.3.4.Jangka waktu pencapaian
2.4. Indikator Kinerja
2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung

3.Penerapan

3.1. Jaminan Kemampuan
3.1.1.SDM, Sarana dan Dana
3.1.2.Integrasi
3.1.3.Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
3.1.5. Pelatihan dan Kompensasi

3.2. Kegiatan Pendukung
3.2.1. Komunikasi
3.2.2. Pelaporan
3.2.3. Pendokumentasian
3.2.4. Pengendalian Dokumen
3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi

3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko
3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya
3.3.2. Penilaian Resiko
3.3.3. Tindakan Pengendalian
3.3.4. Perancangan dan Rekayasa
3.3.5. Pengendalian Administratif
3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak
3.3.7. Pembelian
3.3.8. Prosedur Menghadapi keadaan darurat dan Bencana
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden
3.3.10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat

4.Pengukuran dan Evaluasi

4.1.Inspeksi dan Pengujian
4.1.1.Personel berpengalaman dan berkeahlian
4.1.2.Catatan terpelihara dan tersedia
4.1.3.Peralatan dan metode yang memadai
4.1.4.Tindakan perbaikan dan ketidak sesuaian
4.1.5.Penyelidikan atas insiden
4.1.6.Temuan dianalisa dan ditinjau ulang

4.2.Audit SMK3
4.2.1.Dilakuan secara berkala
4.2.2.Personel berkompeten
4.2.3.Tinjauan ulang dari hasil audit

4.3.Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
hasil temuan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SMK3 digunakan untuk perbaikan dan pencegahan

5.Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

5.1.Evaluasi penerpan kebijakan K3
5.2.Tujuan,sasaran dan kinerja K3
5.3.Hasil temuan audit SMK3
5.4.Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk mengubahnya

AUDIT SMK3 Per.Menaker No. 05/MEN/1996

DIFINISI AUDIT SMK3

Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja
Pemeriksaan secara sistimatik
Audit dilakukan secara independen
Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit independen

SERTIFIKASI

Sertifikasi SMK3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3
Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan dilakukan oleh Badan Audit Independen melalui proses audit SMK3

MEKANISME SERTIFIKASI

Inventarisasi daftar perusahaan oleh Depnaker
Depnaker mengkofirmasikan perusahaan yang diaudit ke Badan Audit
Penentuan njadwal audit oleh Badan Audit
Konfirmasi pelaksanaan audit ke Depnaker dan perusahaan
Pelaksanaan audit kesesuaian oleh Badan Audit
Evaluasi dan analisa hasil audit oleh Badan Audit
Konfirmasi hasil audit ke Depnaker dan perusahaan oleh Badan Audit
Pemberian sertifikat oleh Depnaker

Kesimpulan

Dengan banyaknya keuntungan dalam penerapan SMK3 serta standarisasi SMK3 di Indonesia yang cukup representatif bukankah saatnya bagi Industri Indonesia untuk melaksanakan SMK3 sesuai PER.05/MEN/1996 baik industri skala kecil, menengah, hingga besar. Sehingga bersama-sama menjadi industri yang kompetitif, aman, dan Efisien dalam menghadapi pasar terbuka.

Penerapan SMK3 wajib berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. SMK3 merupakan pendekatan partisipatif pelaksanaan K3, dalam merubah perilaku K3. SMK3 merupakan aspek penting dalam manajemen resiko, khususnya dalam mengendalikan resiko. Kecelakaan kerja mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan dan pekerja

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s